3 Modus Hindari Karantina: Katabelece, Suap Hingga Sewa Joki Pengganti

STKNEWS, Jakarta – Para pejabat dan pesohor diduga menghindari kewajiban karantina sepulang dari luar negeri. Penelusuran Majalah Tempo, ada tiga modus menghindari karantina, yakni; katabelece dari Satgas Covid-19, kabur dari tempat karantina dengan cara menyuap, hingga menyewa joki untuk pengganti menjalani karantina di hotel.

Untuk kasus katabelece, tim majalah Tempo menemukan surat tertanggal 10 Oktober 2021 yang diteken Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Zahermann Muabezi.

Surat itu menyebutkan 16 orang rombongan Bada Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR mendapatkan kemudahan karantina Covid-19. Tiga di antaranya pimpinan BKSAP, yaitu Fadli Zon, Putu Supadma Rudana, dan Mardani Ali Sera. Selain itu ada anggota DPR Primus Yustisio.

Dalam surat berkop BNPB yang beralamat di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, itu, Zahermann menyatakan rombongan yang berkunjung ke Turki akan tiba di Jakarta pada 14-24 Oktober 2021. “BNPB/Satgas Covid-19 memberikan rekomendasi melakukan karantina mandiri,” tertulis dalam surat tersebut.

Fadli, Putu, dan Mardani tak membalas permintaan wawancara Tempo. Primus membenarkan kunjungan ke Turki dan dispensasi karantina mandiri. “Kami bisa karantina mandiri setelah di-swab PCR,” ujarnya dikutip dari Majalah Tempo edisi pekan ini.

Surat dari BNPB menyebutkan bahwa rekomendasi karantina mandiri telah sesuai dengan surat edaran Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 18 Tahun 2021 serta dua adendumnya. Padahal dalam tiga surat edaran itu, tak ada satu pun klausul tentang rekomendasi karantina mandiri bagi anggota parlemen atau pejabat. Surat edaran itu hanya memberi dispensasi bagi perwakilan luar negeri yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya.

Kepada Tempo, Kepala BNPB Suharyanto mengaku tak mengetahui katabelece itu. Ia mengatakan bakal mendalami informasi tersebut. “Saya baru tahu kalau ada surat itu,” kata Suharyanto. Surat tersebut diteken saat Kepala BNPB dijabat Ganip Warsito.

šŸ‘‰ TRENDING  Polri Pulangkan Dua Pemuda yang Diduga Terlibat KKB

Dispensasi karantina pejabat mencuat setelah anggota DPR Raden Wulansari atau Mulan Jameela, disebut berpergian ke sebuah mal di Jakarta Selatan. Politikus Gerindra itu seharusnya menjalani karantina selama 10 hari setelah pulang dari Turki. Kuasa hukum keluarga Mulan, Ali Lubis, membantah jika kliennya disebut melanggar aturan karantina. Partai Gerindra menyatakan akan memanggil anggotanya untuk meminta konfirmasi.

Setelah kasus dispensasi karantina pejabat ramai dipersoalkan, baru pada Selasa, 14 Desember, Satgas Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa PandemiĀ Covid-19. Isinya: memberi keistimewaan bagi pejabat eselon I ke atas yang kembali dari luar negeri dengan pertimbangan dinas atau khusus sesuai dengan kebutuhan. Sejumlah epidemiolog pun mengkritik aturan ini diskriminatif.

Upaya menghindari kewajiban karantina tak hanya dilakukan oleh para pejabat yang disinyalir mendapat rekomendasi dari Satgas Covid-19, dua pejabat dan seorang pengusaha hotel mengatakan kongkalikong kerap terjadi antara pelaku perjalanan dan petugas di bandar udara.

Dengan membayar tarif tertentu kepada petugas, mereka bisa melenggang dari aturan isolasi.
Penelusuran Tempo di situs Pengadilan Negeri Tangerang, lokasi Bandara Soekarno-Hatta, menunjukkan setidaknya ada 23 orang yang divonis bersalah karena melanggar aturan karantina. 11 di antaranya pelaku perjalanan dari luar negeri, sisanya orang yang membantu mereka.

Perkara kabur dari tempat karantina yang pertama ditangani polisi terjadi pada April lalu. Tujuh penumpang pesawat carter dari India, satu di antaranya warga Indonesia, menyuap dua petugas yang mengklaim dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta serta dua pegawai hotel. Menurut polisi, tarif suap itu berkisar Rp 6-7,5 juta. Teranyar, praktik suapĀ juga menyeret pesohor Instagram, Rachel Vennya Roland.

šŸ‘‰ TRENDING  Tracing Kasus Varian Omicron, 5 Kasus Positif Diinvestigasi

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan berbagai upaya mangkir menunjukkan banyak orang menyepelekan dan tak memahami tujuan karantina, yakni mencegah masuknya varian baru Covid-19 dari luar negeri. Ia juga mengkritik kebijakan dispensasi karantina mandiri di rumah yang ditetapkan Satgas Covid-19/BNPB bagi pejabat. “Siapa yang mengawasi?” ujarnya.

MAJALAH TEMPO



Sumber artikel nasional.tempo.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *