Kominfo Sediakan 200 Akses Internet di Pos TNI Wilayah 3T Tahun Depan

Suara.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal menyediakan akses internet di pos pelayanan TNI wilayah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan) untuk mengatasi tantangan komunikasi dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

“Konkretnya Kominfo akan memberikan dukungan terhadap 200 titik pos layanan TNI di wilayah terluar melalui akses internet yang langsung dihubungkan ke satelit, dan ini akan dilaksanakan di tahun 2022,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam siaran pers, Selasa (28/12/2021).

Plate menyatakan, infrastruktur yang paling feasible dan cepat untuk mendukung pelayanan TNI di 200 titik berupa VSAT yang dihubungkan langsung dengan satelit. Menurutnya, Kominfo saat ini mempunyai kapasitas yang cukup untuk mendukung layanan TNI di wilayah terluar.

“Kalau yang berkaitan dengan secure communication itu betul-betul domain militer. Namun, dukungan Kominfo berkaitan dengan komunikasi nonmiliter untuk memberikan layanan pertahanan negara di wilayah 3T,” tambahnya.

Baca Juga:
iPhone Belum Bisa Pakai Internet 5G di Indonesia, Ini Kata Kominfo

Plate mengatakan, di wilayah terluar di Indonesia terdapat aktivitas pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI selalu hadir bersama masyarakat terluar.

“Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan memastikan tersedianya infrastruktur TIK yang lebih memadai di titik-titik terluar penyelenggaraan dan keamanan negara,” katanya.

Di sisi lain, Panglima TNI Andika Perkasa mengatakan masih banyak titik operasi TNI yang belum terjangkau akses komunikasi. Tak hanya di wilayah perbatasan seperti Kalimantan dan, Papua tetapi juga di beberapa kepulauan lainnya.

“Ternyata begitu banyak pos kita yang tidak ada sarana komunikasi. Karena apa? Karena memang sinyalnya tidak ada, sehingga untuk laporan saja harus nyebrang pulau,” ujarnya dalam pertemuan dengan Kominfo.

👉 TRENDING  Cara Main Nairi, Karakter Baru di Free Fire

Ia mencontohkan kondisi Pulau Dana Rote di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, akses komunikasi yang sulit membuat koordinasi menjadi terhambat.

Baca Juga:
Puspom Hentikan Penyidikan Korupsi Helikopter AW-101, Panglima TNI Belum Tahu

“Pulau Dana Rote ini, Pak Menteri sangat paham wilayah itu, prajurit untuk laporan harus menyebrang ke Pulau Rote, baru bisa laporan apa perkembangannya. Kan tidak bisa kita membiarkan pos-pos itu misalnya tanpa komunikasi sama sekali. Kalau ada apa-apa bagaimana?” kata Andika.



Sumber artikel www.suara.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *