Kemenkeu: Penurunan kemiskinan tak terlepas dari kerja keras PEN

Upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi termasuk melalui berbagai program bantuan sosial dalam program PEN

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin tak terlepas dari kerja keras program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi termasuk melalui berbagai program bantuan sosial dalam program PEN,” ujar Febrio dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Pada tahun 2021, realisasi sementara total anggaran perlindungan sosial baik yang dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah Rp480 triliun atau 130,5 persen dari pagu APBN 2021.

Pemulihan ekonomi Indonesia kian kuat di akhir tahun 2021, tercermin dari rilis data kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan kembali dan menyentuh level satu digit, yakni 9,71 persen pada September 2021 dari 10,14 persen pada Maret 2021, sehingga hampir mendekati level pra-pandemi.

Dari segi jumlah, penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 26,5 juta orang, menurun 1,04 juta orang dibandingkan bulan Maret 2021.

Maka dari itu, Febrio menegaskan untuk tahun 2022 pemerintah memastikan program perlindungan sosial akan tetap kuat dan besarannya akan disesuaikan dengan kecepatan pemulihan ekonomi.

Tak hanya dari kemiskinan, pemulihan ekonomi yang makin kuat juga terlihat dari sisi ketenagakerjaan Indonesia, di mana terjadi penurunan pengangguran dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Dengan demikian, ia berharap penguatan pemulihan ekonomi akan mampu terus membuka lapangan kerja baru untuk menyerap penambahan angkatan kerja baru, serta pekerja yang sempat terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi.

👉 TRENDING  Ekonom: UU HPP berpotensi tambah penerimaan pajak hingga Rp90 triliun

Kinerja sektor ketenagakerjaan ini juga didukung oleh penyaluran belanja pemerintah yang turut menciptakan lapangan kerja, yakni dalam program PEN yang didesain untuk membantu sektor ketenagakerjaan, seperti kartu prakerja, program prioritas padat karya, dan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor properti yang merupakan padat karya.

“Di tahun 2022, pemerintah melalui program PEN dan lainnya akan terus mendorong penguatan pemulihan ekonomi agar dapat mengoptimalisasi penyerapan angkatan kerja baru, termasuk pekerja yang sebelumnya terdampak pandemi,” tutup Febrio.

Baca juga: BPS sebut kemiskinan turun lebih cepat di pedesaan

Baca juga: Mendes PDTT yakin penanganan kemiskinan ekstrem desa tuntas pada 2024

Baca juga: BPS: Penduduk miskin di Jakarta berkurang 3.630 orang


 

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Sumber artikel www.antaranews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *