HNW: Kemenag Tidak Untuk Diklaim

INFO NASIONAL – Wakil Ketua MPR Dr. H. M Hidayat Nur Wahid MA, prihatin terhadap  munculnya wacana pembubaran Kementerian Agama. Wacana itu disinyalir muncul karena  pernyataan  internal Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

HNW mengingatkan agar  para pejabat dan umat, termasuk kalangan santri, mengkaji kembali sejarah serta   latar belakang lahirnya Departemen Agama, juga  Kementerian Agama. Kementerian Agama (Kemenag) lahir berkat perjuangan tokoh-tokoh bangsa dari beragam latar belakang.

Hidayat   mengkritisi pernyataan Menteri Agama sekaligus mengklarifikasi  polemik yang berkembang, terkait pernyataannya yang kontroversial bahwa keberadaan Kemenag adalah hadiah khusus untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan untuk umat Islam secara umum, sebagai konsekuensi dari penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta melalui juru damai dari NU yang menurut Menag adalah KH Wahab Hasbullah.

Menurut HNW, pernyataan Menag sekalipun  dilakukan dalam forum internal tidak sejalan dengan spirit inklusivitas dan moderasi Islam yang selalu disuarakan oleh Menag. Apalagi dengan pernyataan bahwa dirinya bukan menteri agama Islam, melainkan menteri untuk semua Agama.

HNW menilai klarifikasi pernyataan Menag tidak  memadai untuk mengoreksi  potensi terjadinya eksklusivitas yang bisa mengarah kepada laku yang tidak moderat. Juga berpotensi memecah belah ormas-ormas Islam di Indonesia yang para tokohnya  juga terlibat dalam persidangan BPUPK dan PPKI terkait Piagam Jakarta. Juga persidangan di BK KNIP sehingga usulan KH Soleh Suaidy (alIrsyad / Masyumi), KH Abu Dardiri (Muhammadiyah/Masyumi) dari KNI Banyumas didukung oleh M Natsir (Persis/Masyumi), Dr Mawardi, M Karto Soedarmono (KNIP), bisa mengalahkan argumentasi para penolak adanya Kementerian yang khusus mengurusi Agama.  Seperti J Latuharhari, dan Ki Hajar Dewantara.

Mestinya, lanjut HNW, kegigihan memperjuangkan hadirnya kementerian agama, serta kenegarawanan dan sikap inklusif dari para tokoh Ormas Islam,  NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, maupun Partai Islam Masyumi, yang berjuang bersama sehingga Presiden Soekarno menyetujui diadakannya Departemen (Kementerian) Agama yang diajarkan  kepada para Santri, baik yang bacaannya Kitab Kuning maupun Kitab  Putih. Baik dalam forum internal maupun eksternal. Karenanya wajar kalau pernyataan kontroversial Menag tersebut dikoreksi oleh Pimpinan NU.

“Sekjen PBNU (KH Helmi Faishal Zaini) dan Ketua MUI berlatar belakang NU, yakni KH Chalil Nafis PhD, secara terbuka mengkoreksi statemen bahwa kemenag sebagai hadiah khusus untuk NU. Reaksi kritis juga disampaikan oleh tokoh-tokoh dari Ormas-Ormas Islam lainnya, juga dari kampus dan partai seperti PPP, Gerindra dan PKS,”ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa, 26 Oktober 2021.

Merujuk ke beberapa literatur sejarah, kata HNW, Presiden Soekarno  pernah menunjuk KH Wahid Hasyim dari NU sebagai Menteri Negara urusan Agama pada 19 Agustus 1945 hingga 14 November 1945.

“Dalam periode itu, Departemen yang khusus mengurusi Agama belum ada, karena ditolak oleh beberapa pihak seperti J Latuharhari maupun  Ki Hajar Dewantara. Tapi kemudian Presiden Soekarno menyetujuinya, setelah diperjuangkan oleh beberapa anggota KNIP dari Partai Masyumi dan dari ormas, seperti  Al Irsyad, Muhammadiyah dan Persis,” kata HNW.

Akhirnya Pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 1/S.D. pada 3 Januari 1946 yang memutuskan mengadakan  departemen (nanti menjadi menjadi kementerian) agama dan mengangkat HM Rasyidi (yang dikenal sebagai tokoh dari Muhammadiyah) sebagai Menteri Agama  pertama sesudah diresmikannya Departemen Agama.

“Terbukti bahwa para ulama dan santri dari beragam ormas dan orpol Islam bisa menerima latar belakang Menag yang juga beragam, tidak khas dari ormas tertentu saja. Ada dari Muhammadiyah, NU, Syarikat Islam, bahkan dari Partai Politik sepeti Masyumi. Belakangan bahkan  ada dari intelektual kampus, juga dari TNI. Mereka bisa saling menghormati, bukan saling mengklaim atau menegasikan,” ujarnya.

HNW menambahkan mestinya para Santri dicerahkan dengan sejarah ini. “Sehingga membawa manfaat yang luas dan mendasar untuk semua agama dan umat beragama, agar berkontribusi maksimal realisasikan cita-cita Proklamasi dan Reformasi,” katanya. (*)



Sumber artikel nasional.tempo.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *